Penerapan UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah menimbulkan ketidakjelasan dan ketidakpastian dalam penyerahan beberapa jenis kewenangan berikut asetnya. Beberapa kewenangan dan aset yang telah diserahkan kepada pemerintah provinsi ada yang telah ditarik dan akan ditarik kembali oleh pemerintah pusat. Di samping itu, ada pula aset pusat yang diserahkan kepada provinsi, tetapi fisiknya ada di kabupaten/kota.

 

Bertolak dari persoalan seperti itu, diperlukan adanya sistem informasi dan manajemen aset Daerah. Sistem Informasi Manajemen Aset Daerah (SIMAD) terdiri dari modul-modul yang memfasilitasi semua proses yang berhubungan dengan manajemen aset daerah.

Modul-modul tersebut adalah: